Charles Santiago |
- Rights of Women & Domestic Violence
- Malaysian politician calls for Nuke-free ASEAN
- Perjanjian Dagang UE-ASEAN Berbahaya Bagi Negara Berkembang
- Jalan Membentuk ASEAN yang Membumi
- ASEAN society criticizes EU-ASEAN Free Trade Agreement
- Southeast Asian Civil Society Offer Concrete Pathways to a People-Centered ASEAN
| Rights of Women & Domestic Violence Posted: 08 May 2011 09:35 PM PDT
        |
| Malaysian politician calls for Nuke-free ASEAN Posted: 08 May 2011 07:03 PM PDT Source: The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 05/03/2011 8:21 PM | National A Malaysian politician has demanded a nuclear-free ASEAN during the ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People's Forum 2011 in Jakarta on Tuesday. "I think we should have a nuclear free environment. We should focus on renewable energy. Construction of every nuclear reactor has an impact throughout the region. [The countries] are closely tied to each other geographically and therefore if there is [a reactor] that collapses, the other [nations] will be impacted." Malaysian parliamentarian Charles Santiago said during one of the plenary sessions. He said that currently ASEAN countries, including Malaysia, were looking into establishing nuclear plants despite the risks that surround such power generators. Charles said that most ASEAN countries were located on the Pacific Ring of Fire, and that nuclear plants are never green nor completely safe. Thus, the idea of building them in ASEAN countries was "asking for trouble."         |
| Perjanjian Dagang UE-ASEAN Berbahaya Bagi Negara Berkembang Posted: 08 May 2011 06:55 PM PDT  Komhukum (Jakarta) – Masyarakat sipil se-Asia Tenggara yang tergabung dalam Konferensi Masyarakat Sipil ASEAN (ACSC)/ Forum Rakyat ASEAN (APF) 2011 pada Rabu mengkritisi perjanjian dagang bebas Uni Eropa-Asean. Perjanjian UE-ASEAN tersebut, yang akan ditandatangani pada Kamis (5/5), dipandang dapat merugikan negara ASEAN sebagai negara berkembang, dari sisi kedaulatan negara dan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan rakyat, demikian siaran pers dari ACSC/APF 2011, Rabu. Hal yang dikritisi antara lain perjanjian hak paten UE-Asean yang mengharuskan obat generik ASEAN menunggu setahun lebih lama dari standar prosedur saat ini, sebelum mereka boleh memproduksi obat paten yang sama dengan harga yang murah dan terjangkau rakyat. Produsen generik juga harus menjalani ulang prosedur izin layaknya produsen obat paten. Anggota Parlemen Malaysia Charles Santiago, yang juga seorang tokoh masyarakat sipil, menilai bahwa kesepakatan itu pada akhirnya bisa menghancurkan industri obat generik. “Jelas ini bukan ‘win-win solution’, karena hasilnya tidak seimbang bagi kita negara berkembang,” kata Charles. Anggota Komite Pengarah acara tersebut, Indah Sukmaningsih, juga mengkritisi UE yang dalam Piagam Perdagangan Bebas itu hanya bersedia membantu distribusi dan produksi obat generik, namun tidak dengan aksesnya. Hal demikian, menurut Indah, akan banyak rakyat miskin kesulitan mendapatkan obat generik itu karena aksesnya terbatas. Kesepakatan perdagangan bebas UE-ASEAN juga dianggap berbahaya dan meneror kedaulatan negara, karena perusahaan-perusahaan Eropa akan diperbolehkan menuntut negara anggota ASEAN ke Makamah Internasional jika ada kebijakan yang dipandang merugikan keuntungan perusahaan tersebut. Sebagai contoh, menurut siaran pers itu, kasus produsen rokok Philip Morris yang menuntut pemerintah Uruguay 100 juta dolar AS ke Makamah Internasional karena memaksa label anti rokok di produk Philip Morris, dan bisa dialami juga oleh ASEAN.”Kalau begitu, kebijakan negara-negara ASEAN akhirnya memihak investor dan bukannya rakyat lagi,” kata Charles. ACSC/APF 2011 diikuti oleh 1.200 peserta dari berbagai LSM di sepuluh negara anggota ASEAN. Acara tersebut dilakukan untuk menyongsong pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 ASEAN yang akan diselenggarakan pada 7-8 Mei di Balai Sidang Jakarta.9K-1/Ant)         |
| Jalan Membentuk ASEAN yang Membumi Posted: 08 May 2011 06:50 PM PDT Source: Oleh: Vina Ramitha – inilahcotcom  DediNews – Kebijakan ASEAN yang selama ini terkesan elitis, dapat 'dibumikan' dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan itu. Hal ini menjadi kesimpulan diskusi panel ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People's Forum, beberapa hari lalu di Jakarta. Panel diskusi 'Alternative Solutions for a People-Centered ASEAN in a Global Community' itu dihadiri lebih dari 1.200 perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Asia Tenggara untuk membahas isu-isu regional, pembangunan dan keterlibatan masyarakat sipil dalam ASEAN. Untuk isu ekonomi, kelompok masyarakat sipil akan memastikan sistem pasar bebas nantinya tetap memihak rakyat, terutama mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. "Sekarang waktunya memastikan status mulia dari pengembangan komunitas itu sendiri," kata Herry Priyono dari University Indonesia. ASEAN kini berusaha membentuk komunitas regional melalui perdagangan bebas dan integrasi ekonomi pada 2015. Namun Anggota Parlemen dari Malaysia Charles Santiago mengritik sistem integrasi ekonomi itu sendiri. "Apa yang kita perlukan adalah sistem dan peraturan yang adil, yang memperhatikan semua peluang dan keuntungan semua pihak dan bukannya perdagangan bebas yang hanya akan menguntungkan sepihak orang," ujarnya. Membahas keterlibatan masyarakat sipil dalam ASEAN, Thun Saray, Direktur Eksekutif ADHOC Cambodia mengusulkan, sesi Interface Meeting Pemerintah ASEAN dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam KTT ASEAN ke-18 nanti harus didasari sikap saling menghormati dan kebebasan berpendapat. "ASEAN akan mampu membentuk komunitas regional solid yang menghormati HAM, hak wanita dan anak, hak minoritas dan hak bagi penderita cacat," ujarnya.         |
| ASEAN society criticizes EU-ASEAN Free Trade Agreement Posted: 08 May 2011 06:39 PM PDT Source: Jakarta Forum
The ASEAN-EU Free Trade Agreement, which would be signed on Thursday (May 5) can harm the interest of ASEAN members as developing countries from the aspects of state sovereignty and the government support for people`s interest, the ACSC/APF said in a press statement here on Wednesday. They criticized among others the EU-ASEAN patent right agreement which required ASEAN generic drugs to wait one year longer before they could produce similar patent drugs with law price which is within the financial reach of the people. Member of Malaysian parliament Charles Santiago, who is also a noted civil society figure, said that the agreement would in the end destroy generic drug industry in ASEAN countries. “It is clearly not a win-win solution because it would not produce a balanced result for us developing nations,” he said. The free trade agreement is also viewed as to endanger the sovereignty of the state because European firms would be allowed to suit ASEAN countries at the International Court of Justice if they found a policy they considered harmful to them.(*)         |
| Southeast Asian Civil Society Offer Concrete Pathways to a People-Centered ASEAN Posted: 08 May 2011 06:34 PM PDT Wednesday, 04 May 2011 05:38 administrator   
JAKARTA, May 3 – ASEAN policies are at odds with the needs and desires of the majority of people in Southeast Asia, making urgent the need to advance peoples' alternatives, said a panel of speakers at this year's ASEAN Civil Society Conference / ASEAN People's Forum (ACSC/APF). Speaking on the "Alternative Solutions for a People-Centered ASEAN in a Global Community" plenary session on the first day of the ACSC/APF, a regional gathering of over 1,000 representatives of NGOs, community-based organizations, and peoples' groups, the panelists shared thoughts on regional trends, movement building, and ASEAN engagement. Popular conceptions of the economy as synonymous with the market system, ignoring the state of people's livelihoods, has created a bias against the poor, argued Dr. Herry Priyono of the University of Indonesia, Jakarta. "It is time to reinstate the noble status of community development," He said, offering the concept of a people-centered economic system as his alternative to ASEAN's prevailing system. ASEAN's effort to build a regional community through trade liberalization and economic integration were criticized throughout. "What we need are fair rules and mechanisms" that create benefits and opportunities for all rather than free trade agreements serving very few, stated Charles Santiago of Malaysia. Gaps between ASEAN governments' and peoples' visions for a regional community were also emphasized. Encouraging critical examination of internal dynamics within movements for a people-centered ASEAN, and urging expansion of strategic alliances beyond the region, Indonesian human rights activist, Ms. Kamala Chandrakirana, stressed the importance of a people-led community over one created by the spaces and opportunities provided by ASEAN officials. "We need to be conscious and make strategic steps to grow a grounded regional movement beyond the meeting rooms by building a core constituency of people and communities immediately affected by ASEAN policies and committed to developing a deeper understanding of our interconnectedness," she said, referring to the hundreds of annual gatherings of ASEAN officials. Speaking of approaches to ASEAN engagement, Mr. Thun Saray, Executive Director of ADHOC in Cambodia, focused on the improvement of ASEAN mechanisms and institutions. His list of suggestions included more meaningful government interface meetings with civil society, respect for freedom of expression and the independence of civil society organizations, a stronger regional human rights body, and the mainstreaming of human rights as core values in the region. The ACSC/APF will continue from May 3-5, 2011 at the Ciputra Hotel in Jakarta.         |
| You are subscribed to email updates from Charles Santiago To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan